Kabupaten Banjar- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tercatat mencapai 305 kejadian hingga 13 September 2026. Luas lahan yang terbakar mencapai 2.086,63 hektare dan tersebar di 70 desa pada 13 kecamatan.
Data tersebut disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansyur saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (14/9/2026) pagi.
Saidi mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pemadaman berada di kawasan lahan gambut. Kondisi itu dijumpai antara lain di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, dan Beruntung Baru.
Karakteristik lahan gambut membuat api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah. Penanganan juga terkendala akses kendaraan dan keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi.
“Karena itulah saya secara pribadi turun langsung ke lapangan bersama jajaran BPBD, Damkar, SKPD, TNI/Polri, serta para relawan. Ini bentuk komitmen bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam,” tegas Saidi.
Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mencatat 9.718 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada periode 5 Juli hingga 5 September 2026 atau minggu ke-27 hingga ke-35.
Saidi meminta Dinas Kesehatan memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.
Dampak kabut asap juga berimbas pada kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Kabut Asap.
Melalui kebijakan itu, sekolah yang terdampak kabut asap diperkenankan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR). Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
Di tengah penanganan karhutla dan dampaknya, Saidi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mengawal target pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Para kepala dinas diminta mengevaluasi capaian fisik dan keuangan serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
“Jangan saling menunggu dan jangan ada ego sektoral. Jika persoalannya lintas sektor, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan secara lintas sektor,” pungkasnya.
