Banjarbaru- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan operasi darat dan udara. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengendalian titik api sekaligus melindungi kawasan strategis, khususnya Bandara Internasional Syamsudin Noor, dari dampak kabut asap.
Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan, hingga saat ini tercatat 3.010 hotspot dengan 157 kejadian karhutla yang membakar lahan seluas sekitar 459,68 hektare. Kondisi tersebut mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Untuk mendukung operasi pemadaman, BPBD Kalsel memperoleh bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa tiga unit helikopter water bombing dan satu unit helikopter patroli. Armada udara tersebut difokuskan menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.
Operasi pemadaman melalui udara dilaksanakan hingga pukul 18.00 WITA dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penerbangan. Setelah itu, penanganan kebakaran dilanjutkan oleh tim darat yang tetap bersiaga di sejumlah lokasi rawan.
Selain memperkuat armada udara, BPBD juga membentuk 14 posko terpadu. Lima di antaranya ditempatkan di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, yakni di Guntung Damar, Pengayuan, Bati-Bati, Jalan Gubernur Sarkawi, dan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengatakan pengamanan kawasan bandara menjadi prioritas utama agar aktivitas penerbangan tidak terganggu akibat kabut asap.
“Fokus utama kami saat ini adalah menjaga kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor agar tetap aman dari dampak asap. Selain itu, upaya pengendalian juga kami prioritaskan di wilayah Barito Kuala hingga Tabalong yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah berlangsung selama tujuh hari menunjukkan hasil positif. Hujan dengan intensitas sedang berhasil diturunkan di sejumlah wilayah sehingga membantu meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi potensi meluasnya kebakaran.
Meski demikian, pemerintah masih menunggu hasil evaluasi teknis dari BMKG untuk menentukan apakah pelaksanaan OMC akan diperpanjang.
Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, BPBD kabupaten/kota, Dinas Sosial, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga para relawan. Sinergi lintas sektor tersebut terus diperkuat selama masa status siaga darurat karhutla yang berlaku hingga 31 Oktober 2026 sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau.
