Kotabaru- DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas melaut masyarakat pesisir di tengah kendala administrasi perkapalan.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., Kepala KSOP Kelas II Kotabaru–Batulicin yang diwakili Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam pertemuan itu, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan tersebut berdampak pada tertundanya aktivitas melaut hingga meningkatnya biaya operasional nelayan.
Ia berharap adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan administrasi tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin melalui Kasi SHSK Afzhal menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani turut menyatakan dukungan terhadap koordinasi lintas instansi untuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi kapal nelayan sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.
Dalam pembahasan tersebut, anggota DPRD juga menekankan pentingnya menghadirkan solusi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Sebab, keterlambatan dokumen kapal tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.
