Kabupaten Banjar- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, mengancam akan mengusulkan agar anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar pada 2027 dinolkan jika kepala dinas tidak hadir dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Pernyataan tegas itu disampaikan Irwan seusai memimpin rapat Banggar bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait evaluasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (13/10/2026).
Ketegangan terjadi ketika perwakilan Dishub yang hadir dalam rapat hanya terdiri atas kepala bidang, kepala seksi, dan sejumlah staf. Sementara itu, kepala dinas tidak hadir dalam agenda yang membahas potensi pendapatan daerah tersebut.
Merespons kondisi itu, Irwan meminta rombongan Dishub meninggalkan ruang rapat dan kembali menghadiri agenda berikutnya dengan membawa kepala dinas.
“Dinas Perhubungan tadi kepala dinasnya tidak hadir. Kita suruh pulang dulu sampai kepala dinasnya hadir di sini,” tegasnya.
Menurut Irwan, pembahasan PAD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum penting untuk mengevaluasi kinerja dan menggali potensi pendapatan setiap SKPD. Karena itu, kehadiran pimpinan dinas dinilai penting agar pertanyaan strategis dapat dijawab langsung oleh pihak yang bertanggung jawab.
Ia menegaskan, ketidakhadiran kepala dinas tidak boleh dianggap sepele, terutama ketika DPRD membahas rencana pendapatan dan kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya.
Irwan bahkan menyatakan akan mendorong agar anggaran Dishub tidak dialokasikan jika kepala dinas kembali tidak memenuhi undangan pembahasan.
“Kalau seandainya besok tidak hadir, kita tidak usah kasih anggaran, kita nolkan saja anggarannya. Tidak usah ada anggaran Dinas Perhubungan,” ujarnya.
PAD Dishub Ikut Jadi Sorotan
Selain ketidakhadiran kepala dinas, Irwan menyoroti potensi PAD yang dikelola Dishub Banjar. Sejumlah sumber pendapatan dinilai perlu dievaluasi, mulai dari penyewaan bus hingga retribusi parkir dan sektor pendapatan lainnya.
Namun, ketidakhadiran kepala dinas membuat Banggar belum dapat menggali lebih jauh mengenai capaian pendapatan, kendala di lapangan, serta strategi konkret yang disiapkan untuk mengoptimalkan PAD pada 2027.
“PAD di Dishub juga cukup banyak, ada sewa bus, kemudian parkir dan pendapatan lainnya. Itu yang ingin kita pertanyakan,” jelasnya.
Pembahasan lanjutan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai potensi pendapatan Dishub sekaligus memastikan perencanaan anggaran 2027 didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan yang terukur.
